Makalah Kepemimpinan Otoriter
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kepemimpinan merupakan hal yang amat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari karena pada hakikatnya setiap organisasi, kelompok maupun komunitas pasti memiliki sistem kepemimpinan. Baik yang secara formal, tertulis berikut dengan struktur organisasi maupun kepemimpinan yang sifatnya tidak formal. Setap organisasi, kelompok maupun komunitas membutuhkan seorang pemimpin (leader) sebagai panutan kehidupan mereka skaligus sebagai penengan (problem solver) dari setiap masalah yang ada, juga sebagai pengambil keputusan. Sayangnya banyak orang yang masih kurang memahami pentingnya kepemimpinan. Beruntung saat ini ilmu tentang kepemimpinan mulai diperhatikan sehingga muncullah berbagai training-training kepemimpinan bahkan muncul pula diklat-diklat kepemimpinan di tingkat kampus dan sekolah.
Tapi ada juga hal yang ironi misalnya dalam pelatihan kepemimpinan ditingkat sekolah. Kebanyakan remaja enggan mengikuti pelatihan kepemimpinan dengan alasan malas. Menyikapi hal tersebut makalah ini hadir dengan maksud unuk mempelajari lebih jauh mengenai kepemimpinan. Dalam makalah ini hal-hal yang akan dibahas hanyalah hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan otoriter. Hal ini dikarenakan luasnya ruang lingkup kepemimpinan dan kompleksitasnya hal-hal yang berkenaan dengan kepemimpinan. Oleh karena itu permasalahan khusus dalam ruang lingkup kepemimpinan lainnya tidak akan dibahas.
1.2 Rumusan Masalah
1.2.1 Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan ?
1.2.2 Apa yang dimaksud dengan otoriter ?
1.2.3 jelaskan yang dimaksud dengan sistem politik otoriter itu sendiri?
1.3 Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan makalah ini, yaitu :
1.3.1 Sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Teori-Teori Politik.
1.3.2 Sebagai bahan diskusi mata kuliah Teori-Teori Politik.
1.3.3 Untuk mempelajari teori kepemiminan politik otoriter secara singkat, jelas dan padat serta mudah di pahami oleh pembaca dan khususnya penulis.
1.4 Manfaat Penulisan
Adapun manfaat daripada pembuatan makalah ini, yaitu :
1.4.1 Menambaah wawasan pembaca dan khususnya penulis
1.4.2 Memahami teori kepemimpinan politik otoriter lebih mudah
BAB II
PEMBAHASAN
2.1. Pengertian kepemimpinan
Dalam kepemimpinan terdapat hubungan antar manusia, yaitu hubungan mempengaruhi (dari pemimpin) dan hubungan kepatuhan-ketaatan para pengikut atau bawahan karena dipengaruhi oleh kewibawaan pemimpin. Kepemimpinan dimasukkan dalam ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip-prinsip, definisi, dan teori-teorinya diharapkan dapat bermanfaat bagi usaha penignkatan taraf hidup manusia. Kepemimpinan sebagai cabang ilmu bertujuan untuk :
Ø Memberikan pengertian mengenai kepemimpinan secara luas.
Ø Menafsirkan dari tingkah laku pemimpin.
Ø Pendekatan terhadap permasalahan sosial yang dikaitkan dengan fungsi pemimpin.
Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis di antara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin. Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang lain guna melakukan sesuatu demi pencapaian satu tujuan tertentu. Dalam hal ini pemimpin tersebut ada jika terdapat kelompok atau satu organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa keberadaan pemimpin itu selalu ada di tengah-tengah kelompoknya. Menurut Benis mengenai kepemimpinan, Ia berkata “...the process by which an agent induces a subordinate to behave in desired manner” (proses yang mana seorang agen menyebabkan bawahan bertingkah laku menurut satu cara tertentu). Menurut Howard H. Hoyt dalam bukunya Aspect of Modern Public Administration menyatakan kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan untuk membimbing orang.
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah suatu metode maupun kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menarik perhatian daripada tingkah laku individu-individu agar serta-merta melakukan sesuatu hal tertentu tanpa ada paksaan dari individu-individu tersebut.
2.2. Pengertian Otoriter
Otoriter disebut juga sebagai paham politik otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan yang bercirikan oleh penekanan kekuasaan hanya ada pada negara tanpa melihat derajat kebebasan individu. Sistem politik ini biasanya menentang demokrasi dan kekuasaan pemerintahan pada umumnya diperoleh tanpa melalui sistem demokrasi pemilihan umum. Kepemimpinannya dilakukan oleh seorang pemimpin dengan perilaku otoriter dimana kekuasaan berada di tangan satu pihak saja. Pemimpin otoriter (diktator) dalam praktik memimpin ia mengutamakan kekuasaan (power). Seorang pemimpin bertipe otokratis menganggap dirinya adalah segala-galanya (people centered). Egonya kokoh menyatakan bahwa dirinya adalah pusat kekuasaan dan kewenangan sehingga ia berhak menjadikan anak buah sesuai dengan kehendaknya. Pemimpin tersebut pada dasarnya selalu mau berperan sebagai pemimpin orkes tunggal dan beambisi untuk menguasai situasi karena itu disebut oktokrat keras. Adapun ciri-ciri khasnya adalah sebagai berikut: 2.2.1 Dia memberikan perintah-perintah yang dipaksakan dan harus dipatuhi.
2.2.2 Dia menentukan policies (lebih dari satu)/kebijakan untuk semua pihak tanpa berkonsultasi dengan para anggota.
2.2.3 Dia tidak pernah memberikan informasi yang mendetail tentang rencana-rencana yang akan datang, akan tetapi cuma memberitahukan pada setiap anggota kelompoknya langkah-langkah segera yang harus dilakukan.
2.2.4 Dia memberikan pujian atau kritik pribadi terhadap setiap anggota kelompoknya dengan inisiatif sendiri.
Dalam struktur organisasi formal, dengan adanya relasi atas bawahan, maka otoritas dan kewibawaan pemimpin yang berkedudukan paling tinggi merupakan suara pemutus bagi konflik antar individu dan antar kelompok. Kepemimpinan otoriter dengan tindakan yang tegas dan drastis itu di saat-saat genting biasanya bisa menegakkan orde. Bisa menjadi aparat kontrol dan alat kordinasi yang efektif.
2.3. Pengertian Sistem Kepemimpinan Politik Otoriter
Sistem politik otoriter yaitu sistem politik yang memegang kekuasaan beberapa orang atau sekelompok orang, kekuasaan sangat luas tidak terbatas meliputi seluruh kehidupan negara, dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggung jawaban pemerintah. Theodore M. Vestal dari Oklahoma State University, Amerika Serikat, dalam bukunya Ethiopia: A Post-Cold War African State, menuliskan beberapa ciri pemerintahan dengan sistem politik otoriter. 2.3.1 Infrastruktur dan fasilitas pemerintahan dikendalikan secara terpusat. Kekuatan politik diperoleh dan dipertahankan melalui suatu sistem represif yang menentang segala bentuk tantangan atau yang berpotensi menentang. Partai politik dan organisasi-organisasi masyarakat digunakan sebagai alat untuk memobilisasi masyarakat dalam rangka pemenuhan tujuan pemerintah. 2.3.2 Mengikuti prinsip-prinsip berikut:
2.3.2.1 Aturan datang dari seseorang, bukan dari hukum. 2.3.2.2 Pemilihan umum bersifat kaku (seringkali orang bisa mengetahui siapa pemenangnya, bahkan sebelum pemilu itu berlangsung).
2.3.2.3 Semua keputusan politis ditentukan oleh satu pihak dan berlangsung tertutup
2.3.2.4 Penggunaan kekuatan politik yang seolah-olah tidak terbatas.
2.3.3 Pemimpin dipilih sendiri atau menyatakan diri. Kalaupun ada pemilihan, hak kebebasan masyarakat untuk memilih cenderung tidak diacuhkan.
2.3.4 Tidak ada jaminan kebebasan sipil, apalagi toleransi bagi yang ingin menjadi oposisi. 2.3.5 Tidak ada kebebasan untuk membentuk suatu kelompok, organisasi, atau partai politik untuk bersaing dengan kekuatan politik yang incumbent. 2.3.6 Kestabilan politik dipertahankan melalui:
2.3.6.1 Kontrol penuh terhadap dukungan pihak militer untuk mempertahankan keamanan sistem dan kontrol terhadap masyarakat. 2.3.6.2 Birokrasi dikuasai oleh orang-orang yang mendukung rezim.
2.3.6.3 Kendali terhadap oposisi dari internal negara
2.3.6.4 Pemaksaan kepatuhan kepada publik melalui berbagai cara sosialisasi. Selain ciri-ciri tersebut, ciri paling khas sistem politik otoriter adalah kekuasaan politik yang tidak terbatas atau nyaris tidak terbatas dimiliki oleh si pemimpin atau partai yang berkuasa.
2.4 Prinsip-Prinsip Sistem Politik Otoriter 2.4.1 Pemusatan kekuasaan pada satu atau sekelompok orang.
2.4.2 Pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional.
2.4.3 Negara berdasarkan kekuasaan.
2.4.4 Pembentukan pemerintahan tidak berdasar musyawarah, tetapi melalui dekrit.
2.4.5 Pemilu tidak demokratis, pemilu dijalankan hanya untuk memperkuat keabsahan penguasa atau pemerintah negara.
2.4.6 Sistem satu partai politik atau ada beberapa partai politik tapi hanya ada satu partai politik yang memonopoli kekuasaan.
2.4.7 Menejemen pemerintahan tertutup.
2.4.8 Tidak ada perlindungan HAM , hak monoritas ditindas.
2.4.9 Pers tidak bebas dan sangat dibatasi.
2.4.10 Badan peradilan tidak bebas dan bisa diintervensi oleh penguasa.
2.5 Keuntungan Sistem Otoriter : 2.5.1 Presiden memiliki kekuasaan Penuh atas semua perintahnya.
2.5.2 Tidak ada persamaan dan kebebasan politik.
2.5.3 Sama rata dan sama rasa dalam kebutuhan materil.
2.5.4 Identitas bersama bersifat sakral dan ideology sebagai agama politik.
2.5.5 Hubungan kekuasaan Monopoli , sentral tunggaldan non konsensus ada pimpinan partai.
2.5.6 Legitimasi kewenangannya totaliter ,doktriner dan paksaan.
2.5.7 Konflik dalam masyarakat cenderung berkurang karena adanya pengawasan hal-hal yang dianggap dapat menggoncangkan masyarakat.
2.5.8 Mudah membentuk penyeragaman/integritas dan konsensus yang diharapkan khususnya secara umum pada negara sedang membangun yang memerlukan kestabilan.
2.5.9 Sang pemimpin dapat mengatur sepenuhnya, kegiatan, perilaku, dan lain-lain dari orang yang dipimpinnya, kepemimpinan otoriter biasanya tahu apa yang harus di lakukan terlebih dahulu dalam mencapai tujuannya, dan tahu yang mana, yang baik dan yang mana tidak bagus dalam kepemimpinan-nya.
2.6 Kekurangan Sistem Otoriter Adapun kekurangan-kekurangan dalam penerapan sistem otoriter, yaitu sebagai berikut:
2.6.1 Tidak ada kebebasan Pers.
2.6.2 Segala keputusan baik yudikatif atau pun legislatif harus ditentukan oleh presiden.
2.6.3 Legitimasi kewenangannya totaliter ,doktriner dan paksaan.
2.6.4 Adanya penekanan terhadap keinginan untuk bebas mengemukakan pendangan/ pendapat.
2.6.5 Mudah terjadi pembredelan penerbitan media yang cenderung menghancurkan suasana kerja dan lapangan penghasilan yang telah mapan.
2.6.6 Kepemimpinan otoriter muncul dari rakyatnya atau orang yang dipimpinnya, biasanya pemimpin yang menggunakan tata cara otoriter, lebih bersikap agresif dan keras, bahkan untuk sebagian pemimpin ada yang non-manusiawi.
2.6.7 Pemimpin dengan cara otoriter, lebih banyak dibenci, karena kepemimpinannya yang sewenang-wenang, dan karena tata cara itu, akan banyak muncul pemberontakan-pemberontakan dari rakyatnya, namun berhasilnya atau tidak, munculnya pemberontakan itu atau tidak, tergantung bagaimana, pemimpin yang otoriter itu mengendalikan dan mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya
2.6.8 Tertutupnya kesempatan untuk berkreasi.
BAB III
PENUTUP
3.1 Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan adalah suatu metode maupun kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menarik perhatian daripada tingkah laku individu-individu agar serta-merta melakukan sesuatu hal tertentu tanpa ada paksaan dari individu-individu tersebut. Sedangkan otoriter disebut juga sebagai paham politik otoritarianisme adalah bentuk pemerintahan yang bercirikan oleh penekanan kekuasaan hanya ada pada negara tanpa melihat derajat kebebasan individu
Sistem politik otoriter yaitu sistem politik yang memegang kekuasaan beberapa orang atau sekelompok orang, kekuasaan sangat luas tak terbatas meliputi seluruh kehidupan negara, dan tidak perlu atau tidak ada mekanisme pertanggung jawaban pemerintah
3.2 Saran
Sebagai manusia biasa yang jauh dari kesempurnaan dan karena keterbatasan dan kemampuan yang penulis miliki, maka kiranya kepada Dosen pengajar dapat mengoreksi makalah ini, apabila terdapat adanya kesalahan-kesalahan baik dalam penyajian materi maupun dari segi penulisan yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan sehingga dapat menjadi bahan acuan bagi penulisan selanjutnya.
DAFTAR PUSTAKA
Kartono, Kartini. Pemimpin dan Kepemimpinan. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2004
http://anggidetyas.wordpress.com/2013/02/26/otoriter-vs-demokratis. Diakses, jum’at, 13 September 2013, 9.54 WIB
http://anggidetyas.wordpress.com/2013/02/26/otoriter-vs-demokratis. Diakses, jum’at, 13 September 2013, 9.54 WIB http://anggidetyas.wordpress.com/2013/02/26/otoriter-vs- demokratis/. Diakses Jum’at 13 September 2013, 9.54 WIB
terimakasih sudah membaca. semoga bermanfaat
